Kronologi Terbentuknya Kabupaten Talaud

Wilayah Talaud

Sejarah terbentuknya kabupaten Talaud, merupakan klimaks dari suatu rangkaian panjang proses perjuangan selama setengah abad dari putra-putri terbaik Porodisa Talaud. Proses inipun merupakan kelanjutan dari perjuangan generasi-genegrasi sebelumnya, demi mempertahankan dan menegakan kedaulatan wilayah terhadap rongrongan dari luar. Perjuangan ini diilhami oleh ungkapan bahwa Kepulauan Talaud merupakan “Udha Makatraya” atau “Payung Utara” bagi kerajaan Majapahit (1290 – 1520) dalam buku Atlas Sejarah, karangan Moh. Yamin, SH.

Ungkapan ini memberikan inspirasi bagi perjuangan Talaud untuk menjadikan Talaud sebagai “Payung Utara” Republik Indonesia dalam status daerah otonomi Tingkat II atau Kabupaten. Perjuangan ini secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut : PERJUANGAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN WILAYAH.

1). Pada abad ke 17 Suatu ekspedisi “Angkatan Perang” yang besar dibawah panglimanya Pitugansa menyerang kerajaan-kerajaan kepulauan Sangihe dan Talaud yang tidak bersedia bernaung dibawah kekuasaan kesultanan Ternate di maluku Utara. Ekspedisi ini dapat dikalahkan di pulau Kabaruan Talaud dalam perang Gunung Taiyan.

2). Pada 23 Juli 1893 Meletuslah perang Arangkaa, karena kerajaan Arangkaa dibawah raja Mane’e dengan panglima perangnya raja Larenggam menolak menandatangani Korte Verklaring atau Perjanjian Pendek yang dipaksakan oleh penguasa penjajah Belanda. Akibat politik Devide et Impera, maka kerajaan Arangkaa dapat ditaklukan dan rajanya ditembak mati bersama isterinya.

3). Pada tahun 1932 Pulau-pulau Talaud dapat diakui Belanda sebagai daerah Landschap tersendiri dengan rajanya Julius Saria Tamawiwy sebagai raja PP Talaud.

4). Pada tahun 1933 Timbul lagi perlawanan terhadap kekuasaan Belanda oleh Barisan Merah Putih dari Organisasi Persatuan Anak Muda Indonesia Lirung (PAMIL) dengan pemimpinnya “Tiga Serangkai” Mahode Gagola, Corneles Tamawiwy dan A Tucunan. Perlawanan ini dapat dipatahkan dengan menangkap ketiga pemimpinnya dan memenjarakannya di penjara Suka Miskin.

5). Pada tahun 1942 Pulau-pulau Talaud dapat dipertahankan sebagai satu swapraja sendiri terhadap kekuasaan Kaigun Jepang oleh raja Kerajaan PP Talaud, raja Koagouw. PERJUANGAN UNTUK MEMBENTUK SATU KABUPATEN TALAUD.

6). Pada tahun 1948 Bersamaan dengan dibentuknya kabupaten Sangihe Talaud, pemuda-pemudi Talaud di Makassar mulai merencanakan perjuangan membentuk kabupaten Talaud.

7). Pada tahun 1952 Melalui sidang DPRD II Sangihe Talaud, tiga anggota DPRD II dari Talaud, Ismail Tingginehe, Daniel Lampah, Apitalau Pangisian, menyampaikan usul pembentukan kabupaten Talaud.

8). Pada tahun 1954 Aspirasi pembentukan kabupaten Talaud disampaikan kepada gubernur Sulawesi Utara oleh Barisan Pemuda Talaud (BAPIT).

9). Pada tahun 1956 Dicetuskannya proklamasi terbentuknya Daerah Istimewa Tkt. II Talaud oleh Pemuda-pemuda Ismail Tingginehe, Heles Rama dan Wempie Bee dan disusul dengan pengiriman delegasi ke Makassar untuk menghadap gubernur Sulawesi.

10). Pada Juli 1956 Rapat akbar di Manado dibawah koordinasi Bapak P Th Sasauw untuk mendukung terbentuknya Daerah Istimewa Tkt. II Talaud.

11). Pada tahun 1961 Dibentuk organisasi Persatuan Pemuda dan Siswa-Mahasiswa Talaud (PERSMIT) untuk mendukung perjuangan aspirasi Talaud dengan ketuanya PH Towoliu.

12). Pada tahun 1962 Partai IP-KI Anak Cabang Talaud memperjuangkan pembangunan Talaud mulai 1 Januari 1963 atau melepaskan Talaud menjadi satu kabupaten sendiri melalui Bupati Sangihe Talaud Harry Sutoyo.

13). Pada tahun 1962 Berlangsung kesepakatan pemuka/tokoh masyarakat Talaud dalam upaya perjuangan pembentukan daerah tkt II Talaud.

14). Pada Februari 1963 Berdirilah Front Persatuan Pemuda Talaud dengan misi perjuangan pembentukan Daerah Tkt II Talaud.

15). Pada Oktober 1963 Front Persatuan Pemuda Talaud mengadakan Kongres Talaud Pertama di Beo dan mencetuskan perjuangan pembentukan Daerah Tkt II Talaud.Kongres ini menghasilkan keputusan-keputusan penting antara lain :

1.Mendesak agar segera dibentuk kabupaten Talaud.

2.Memperjuangkan penegerian SMP Swasta di Beo.

3.Menyampaikan kebulatan tekad Pemuda Talaud untuk mendukung politik konfrontasi RI dengan Malaysia dan menygatakan siap dikirim ke garis depan , jika perlu rela berkubur di ujung peluru.

Keputusan ini dibawa oleh satu delegasi bersama, Talaud – Manado dan Jakarta dan disampaikan kepada : 1.Pemerintah daerah Tkt. I dan II

2.Pemerintah Pusat (MPRS, DPR, Presiden, Mendagri, Menlu, Menhankam, Menteri P dan K)

3.Panitia Aksi Ganyang Malysia

4.Ketua Front Nasional dan

5.Ke –10 Ketua Partai Politik Tingkat Nasional.

16). Pada Januari/Februari 1964 Sebagian delegasi tadi menghadap DPRD I danGubernur SULUT untuk menyampaikan aspirasi pembentukan kabupaten Talaud sesuai dengan anjuran Mendagri bahwa mulai bulan Februari 1963, pembentukan setiap daerah otonom yang baru, harus melalui keputusan DPRD I dan usul gubernur.

17). Pada Tahun 1964 Diadakan kongres pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Talaud se Indonesia di Manado untuk mendukung perjuangan Talaud.

18).Sejak April 1964 Front Persatuan Pemuda Talaud di beo juga mencetuskan :

1.Pembangunan ekonomi dengan menggiatkan penanaman pala, cengkih dan lada, sebagai lanjutan dari program Komando Operasi gerakan Makmur (KOGM).

2.Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Talaud dengan menggiatkan spontanitas pemuda-pemuda Talaud menyerbu gerbang Perguruan Tinggi.

Hasil dari kedua perjuangan ini dapat disaksikan sekarang dengan meluapnya hasil pala, cengkih dan lada dari wilayah Talaud serta meningkatnya jumlah sarjana dan sarjana muda pada berbagai jurusan, di Manado sendiri telah melampaui 100.

19). Dari tahun 1960 – 1985 Selalu dikirim delegasi masyarakat Talaud menghadap gubernur Sulawesi Utara tengah /Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi Talaud.

20). Tahun 1967 dan 1969 Persatuan masyarakat Indonesia Talaud (PERMITA) di Manado, setelah mengadakan pembersihan dan reorganisasi Badan Perjuangan Masyarakat Talaud, mengirim delegasi menghadap Komisi II DPRD I yang diketuai oleh bapak Yuswo Folali, akhirnya mengirim “Team Bawole” ke Sangir Talaud untuk menindaklanjutinya.

21). Tahun 1979 Surat pernyataan tokoh-tokoh masyarakat Talaud di Jakarta yang antara lain :

1.Mendesak dipercepatnya realisasi Kabupaten Talaud.

2.Menolak pernyataan bahwa perjuangan Talaud adalah “Gerakan Separatis” dari pihak tertentu.

Pernyataan ini disampaikan antara lain kepada Panglima Kodam XIII Merdeka, pada waktu itu Bapak Mayjen Rudini.

22). Tahun 1981 Musyawarah masyarakat Talaud (MUKAT) mengadakan Munastal I di Jakarta yang dihadiri oleh 120 tokoh masyarakat Talaud di seluruh Indonesia dengan sponsornya Bapak Yerry Sumendap Almarhum. Keputusan Munastal I ini tetap mendesak dipercepatnya realisasi pembentukan Dati II Talaud.

23). Tahun 1982 Diadakan paternatal I di Manado yang menuangkan keputusan Munastal I di Jakarta menjadi Program Kerja Dewan Pembangunan Rakyat Talaud (DPRT).

24). Tahun 1986 dan 1991 Diadakan lagi Munastal II di Lirung dan Munastal III di Beo untuk tujuan yang sama.

25). Tahun 1993 Delegasi Masyarakat Talaud menghadap BKDH Sangihe Talaud, Bapak O. Karambut di Tahuna dan terus ke Manado menghadap pimpinan DPRD Tkt I Sulut.

26). Sejak tahun 1999 Menerima dukungan Bamukist yang melalui Tim 17 dengan membawa rekomendasi dari Gubernur Sulut EE Mangindaan, mengajukan proposal kepada komisi II DPR RI di Jakarta, yang menghasilkan kunjungan komisi II ke Talaud.

27). Pada tanggal 5 Maret 2001 DPD I Mukat Sulut menerima rekomendasi dari gubernur Sulut A J Sondakh untuk menghadap Pemerintah Pusat.

28). Pada 30 mei 2001 DPD I Mukat Sulut menerima panggilan untuk menghadap presiden RI, Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) dan menyampaikan penjelasan tentang perjuangan pembentukan kabupaten Talaud.

29). Pada 25 Mei 2001 DPD I Mukat Sulut mengadakan Audensi dengan Menteri Dalam Negeri RI.***