 |
| Perjuangan Talaud |
1. Pada 30 Desember 1994, diadakan pertemuan kekeluargaan di rumah Dinas Pembantu Bupati Wilayah Talaud antara tokohmasyarakat, ulama, Pentua-pentua adat, wakil generasi muda dengan Drs. J. Liunsanda dan menghasilkan kesepakatan tidak mempersoalkan kedudukan ibukota bakal kabupaten Talaud dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menentukannya.
2. Pada 11 Oktober 1995, diadakan rapat koordinasi oleh Pembantu Bupati Wilayah Talaud di Melonguane untuk membentuk Panitia Persiapan dan Pemantapan Lokasi ibukota bakal kabupaten Talaud.
RESPONS PEMERINTAH DAERAH
1. Pada Tahun 1999
1.1). Pemerintah Daerah (Bupati KDH Tkt II Kab. Satal) telah menyampaikan usul pembentukan Kabupaten Talaud dengan Surat Tanggal 23 Juli 1999 yang dilampiri dengan SK DPRD II No. 04/KPTS/DPRD/V-1996 tanggal 23 Mei 1996 tentang aspirasi pembentukan kabupaten Talaud.
1.2). BAPPEDA Prop. Sulut dengan Surat Nomor 050/Bappeda – IV/932 tentang pertimbangan pembentukan kabupaten Talaud.
1.3). Gubernur Sulut menyampaikan usul kepada mendagri tentang pembentukan kabupaten Talaud dengan Surat Nomor 135.51/01/430 tanggal 28 Agustus 1999.
1.4). Persetujuan DPRD I Prop. Sulut dengan Surat Keputusan No: 19 Tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999.
2. Pada 10 – 11 Nopember 1999, Temu akbar masyarakat Talaud di Melonguane dengan keputusan antara lain:
a. Membentuk Panitia Persiapan Realisasi Kabupaten Talaud.
b. Meminta dan mendesak pemerintah untuk segera menurunkan Tim Studi Kelayakan ke Kedua Calon Ibukota Kab. Talaud.
c. Membentuk Tim sukses Kab. Talaud di setiap wilayah kecamatan se-talaud dan di Tahuna.
PERJUANGAN MAHASISWA TALAUD DI MANADO – MINAHASA
Selama tahun 1997 – 2002 yaitu era kebangkitan pemuda/mahasiswa Talaud di bawah panji Gerakan Pemuda mahasiswa Peduli Talaud (GPMPT).
1. Pada Tahun 1997, lahirlah Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Porodisa (FKPMP) didorong oleh keprihatinan menyaksikan pemababatan hutan di pulau Karakelang Utara meliputi 5 desa di kecamatan Essang dibawah pimpinan Herkanus Tumbal dan Ir Herbert Pasiak, FKPMP mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembabatan hutan tersebut.
2. Awal tahun 1999, tiga organisasi besar pemuda mahasiswa yaitu:
a). Kerukunan Generasi Muda Payung Utara (KGMPUT) di bawah pimpinan Jackson Parapaga dan Ir. Hebert Pasiak.
b). Himpunan Kekeluargaan Mahasiswa IKIP Talaud (HIKMAT) di Tondano dengan pimpinannya Andris Parengka dan Nofti Halean.
c). FKPMP melakukan kesepakatan bersama untuk membentuk Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Talaud (GPMPT) dibawah koordinasi Herkanus Tumbal.
3. Pada 4 Maret 1999, pukul 11.00 WITA mengerahkan massa kurang lebih 400 pemuda dan mahasiswa melakukan apel akbar (demonstrasi) di halaman kantor gubernur Prop. Sulut dan mengajukan 4 tuntutan utama yaitu:
a). Menyelesaikan masalah pembabatan hutan di bagian utara pulau Karakelang
b). Membangun jalan lingkar di 4 pulau besar di Talaud.
c). Penolakan oknum Marinir di kepulauan Nanusa.
d). Percepatan realisasi Kabupaten Talaud.
Demonstrasi ini diterima oleh Gubernur E.E. Mangindaan yang sangat terharu dan sempat menitikan air mata menerima Putra-putri Talaud dan menyampaikan ungkapan “Saya siap mati untuk Sulawesi Utara dan Talaud adalah benteng utara Pancasila”. Beliau berjanji untuk menindaklanjuti semua tuntutan tersebut.
4. Bulan Maret 1999, Delegasi GPMPT berangkat ke Tahuna untuk melakukan audensi dengan Bupati KDH Kab. Satal F K Manahampi.
5. April – Mei 1999, Delegasi GPMPT mengunjungi Talaud dan menjelajahi seluruh wilayah kecamatan Mangaran, Lirung, Melonguane, Beo, Rainis, Essang dan Nanusa untuk melakukan sosialisasi safari peduli Talaud dan kampanye perjuangan kabupaten Talaud.
6. Pada 10 Nopember 1999, Mahasiswa Talaud yang tergabung dalam wadah Payung Utara dengan ketuanya Jefry Bungkuran melakukan aksi di kantor DPRD I Sulut.
6.Awal Januari 2000, GPMPT di bawah pimpinan Herkanus Tumbal dan kawan-kawannya melakukan aksi di Kantor DPRD I Prop. Sulut kemudian dilanjutkan ke bandara Sam Ratulangi Manado dengan membawa spanduk dan poster yang berisi antara lain “Talaud Indonesiakah?”, “Pilih Otonomi atau Referendum” dalam rangka menyongsong kunjungan Wakil Presdien RI Megawati Soekarno Putri dalam kunjungannya dari Bitung.
KEGIATAN PERJUANGAN MASYARAKAT TALAUD MENJELANG REALISASI PEMBENTUKAN KABUPATEN TALAUD
1. Pada Juni 2000, dibentuk Tim Kerja realisasi kabupaten Talaud di Manado melalui rapat dan memilih Ir. Max Maanema sebagai ketua dan Max Siso sebagai sekretaris dalam rangka perjuangan kabupaten Talaud lewat hak inisiatif Dewan.
Selanjutnya Tim Kerja ini dilanjutkan oleh Wakil Ketua Alex Binilang dengan wakil sekretarisnya Ir. Hebert Pasiak.
2.Pada 30 Juni 2001, dilakukan kesepakatan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda bersama pemerintah kab. Satal dan DPRD Kab. Satal di Tahuna dalam forum aspirasi dan birokrasi yang dipimpin oleh bupati Manahampi . Dengan keputusan menetapkan Melonguane sebagai ibukota Kabupaten Talaud nanti.
Akhirnya oleh ridho Tuhan yang Maha Pengasih, pemerintah Republik Indonesia menyetujui pembentukan kabupaten Talaud melalui keputusan DPR RI dalam sidangnya tanggal 11 Maret 2002 di Jakarta.
Perjuangan Talud ini, perlu ditegaskan bahwa keberhasilan perjuangan pembentukan kabupaten Talaud tidak dapat dipisahkan bahkan bertalian erat dengan dengan peranan dan partisipasi aktif dari Drs. A.J. Sondakh sejak beliau sebagai anggota DPR RI, apalagi setelah beliau menjadi anggota DPRD I dan ketua DPRD I serta Gubernur Propinsi Sulawesi Utara. Jasa beliau penting diingat oleh rakyat Talaud.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar